UWASH BANTU TINGKATKAN PELAYANAN DASAR

Amboina News,  28/01/2016 - Unitet States Agency for International Devloment (USAID)  memiliki  salah satu dari program    diantaranya  Indonesia Urban Water Saritation and Hygiene (IUWASH )dengan IUWASH bantu tingkatkan pelayanan dasar ungkap Wakil Direktur  Lingkungan USAID Indonesia  Heather D Agnes dalam Pers rilisnya ,kamis (28/01).

IUWAS hadir untuk meningkatkan layanan akses dan Sanitasi  untuk Masyarakat di wilayah perkotaan  termaksud Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Heather menambahkan UPTD akan menjadi penyedia jasa untuk pengelolaan air limbah domestik di tingkat Perkotaan ,lembaga tersebut di lengkapi dengan staf pengelola ,roadmap sanitasi ,dengan adanya komitmen yang tinggi dari Pemda setempat terhadap institusi ini maka  pihak kami memberikan anggaran sebesar 1,2 miliart yang telah di alokasikan di APBD 2016  padahanl anggaran ditahun sebelumnya hanya 54 juta .

Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon melalui PDAM  telah menunjukan keseriusan dengan mengembangkan akses layanan  Air minum dan perpipaan bagi masyarakat di Daerah hulu wilayah pulau Ambon ,Passo, Waitona, dan Waiheru  dan Kuda mati dan Gunung nona , selama ini daerah tersebut kesulitan dalam mengakses  perpipaan yang sehat. 

Untuk mengsukseskan  program Pemerintah   mencapai 100-0-100  (100 % masyarakat Indonesia  terlayani Air minum  ,0% daerah Kumuh dan  100%  Masyarakat terlayani akses sanitasi yang baik  untuk itu  Program ini jangan sampai disini saja namun program ini terus berkesinambungan harapnya (jj)

KOALISI MASELA SERUKAN DUKUNGAN RAKYAT MALUKU UNTUK SKEMA TERAPUNG

 Amboina News, Koalisi Masela yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Maluku menyatakan dukungannya kepada skema terapung atau offshore. Mereka menyatakan bahwa skema terapung memiliki dampak lingkungan dan sosial yang minim dibandingkan dengan skema onshore. Menurut juru bicara Koalisi Masela Azis Tunny, skema onshore akan menimbulkan rusaknya ekosistem alam sebesar 800 hektar yang sebanding dengan kehilangan kekayaan negara sebesar Rp18 Triliun.

Selain itu, skema darat akan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat akibat proses pembebasan lahan.Siapa yang bisa menjamin tidak ada konflik sosial dari pengembangan blok darat? Belum lagi nanti akan ada migrasi besar-besaran sejumlah 800,000 tenaga kerja,seru Azis. Poin lain yang ditambahkan Azis adalah potensi disintegrasi antara kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.Kalau pakai skema onshore, pasti akan muncul kecemburuan sosial antara dua kabupaten ini. Apabila ini terjadi, kami tidak ingin salah satu kabupaten ini terjadi konflik, bahkan memisahkan diri dari Indonesia.

Azismenambahkan, koalisi ini didirikan dengan maksud untuk mengingatkan pemerintah pusat maupun propinsi, untuk mengedepankan sisi lingkungan dan sosial, lebih dari pemasukan negara saja.Kami terdiri berbagai kalangan, baik akademisi, aktivis lingkungan serta budayawan. Koalisi ini juga akan memberikan masukan mereka kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.Kami akan memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk menerapkan archipelagic and maritime framework, bukan continental concept. Tujuannya adalah untuk memberikan teladan pembangunan kemaritiman kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Maluku.

Budayawan Maluku Rudi Fofid berharap agar masyarakat Maluku menjadi tumpuan industri maritim Indonesia ke depannya.Apalagi dengan skema terapung, orang-orang Maluku ke depannya pasti akan jadi ahli di bidang maritim, terutama bidang migas laut dalam "ucap Rudi.

Senada dengan Rudi, salah satu tokoh pemuda Maluku Fagi Karim Fakaubun menjelaskan bahwa perusahaan daerah ke depannya dapat berpartisipasi dalam blok Masela. Menurut Fagi, saat ini Maluku memiliki perusahaan dock dan perkapalan di Wayame yang memiliki potensi untuk berkembang. Apabila skema offshore diterapkan, ke depannya dock di Wayame dapat menjadi fasilitas pendukung bagi skema terapung. Implikasinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku akan meningkat ke depannya, seiring dengan meningkatnya aktivitas di Wayame.Semoga kita dapat mengangkat wibawa Maluku ke depannya bersama-sama, terutama mengangkat Maluku dari ketertinggalan dengan provinsi di sekitarnya, jelas Fagi.

Sebelumnya, Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, konsep FLNG juga memiliki dampak mulitiplier, tidak hanya di level lokal, namun juga mampu meningkatkan pembangunan kapasitas nasional dengan lebih cepat, termasuk di sektor maritim. Namun, pemerintah harus meminta kepastian dari Inpex dan Shell sebagai kontraktor agar mereka mau berkomitmen membangun galangan kapal serta berinvestasi di industri lain agar bisa menghasilkan multiplier effect ke masyarakat. komitmen ini bisa dikerjakan makanya pilihan FLNG adalah yang paling baik. Masyarakat akan merasakan dampaknya lebih lama lagi jika dibandingkan dengan onshore yang mana hanya bisa memperkerjakan banyak orang pada saat proyek itu "jelas Mamit.

20 KEPALA SEKOLAH SD DI KOTA AMBON AKAN DI GANTI

Amboina news,Ada sekitar 20 kepala sekolah SD Kota Ambon yang memasuki usia pensiun dan harus di ganti hal ini di sampaikan Kadis Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama di Balai Kota Ambon (22/01/2016).

“Dalam penyelenggaraan ujian nanti, administrasi ujian itu harus di tanda tangani oleh kepala sekolah yang masih aktif sebagai PNS oleh sebab itu untuk bulan februari 2016 ini  akan di adakan seleksi Kepala Sekolah dan Kota Ambon menjadi pilot project (kegiatan proyek percontohan) seleksi Kepala Sekolah seluruh Indonesia “sambung kadis pendidkan Kota Ambon.

“Pusat seleksinya ada di Solo dan tahun 2016 ini.LP2KS Solo  menentukan Kota Ambon sebagai kegiatan proyek percontohan jadi  dalam hal Dinas pendidikan Kota Ambon telah bekerjasama dengan LP2KS Solo, memang nominasi untuk SD sudah abis yang masih ada calon untuk SMP,SMA SMK dan apabila kepala sekolah pensiun atau perlu diganti itu ada calonnya  untuk itu, dalam waktu dekat akan di lakukan lelang kepala sekolah “kata Kadis Pendidikan Kota Ambon.

 Lanjut Kainama”Badan Kepegawaian Kota Ambon akan melakukan lelang kepala sekolah ini merupakan hasil pertemuan Dinas Pendidikan Kota Ambon,kepala sekolah dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon,dalam lelang jabatan kepala sekolah ini di bentuk Tim yang namanya PANSUS yang sangat indenpeden, berisikan 4 orang dari external dan 3 dari internal.

Lelang nanti kan di ikuti oleh 60 oramng calon kepala sekolah SD itu sesuai dengan DPA calon kepala sekolah,kalau butuh 20  tidak bisa di perlukan 20 minimal standart  nasional 40.selain itu  akan di seleksi juga untuk kepala sekolah yang sudah bertugas tapi belum mengikuti diklat

Kadis Pendidikan Kota Ambon mengatakan “Kwalitas pendidikan ini kata kuncinya Guru tapi salah satu peran pentingnya kepala sekolah,Guru bisa optimal menjalankan profesinya apabila di berikan ruang oleh leadernya jadi Pemerintah Kota sangat memperhatikan betul pengangkatan Kepala Sekolah.

5 ARMADA KAPAL PERINTIS KEMBALI DI OPERASIKAN OLEH PT.PELNI CABANG AMBON

Amboinanews,Penyerahan kapal perintis dari Negara kepada PT.Pelni Cabang Ambon (18/01/2016) ini berdasarkan KEPRES dan Keputusan Menteri tentang pengoperasian kapal perintis bahwa PT.Pelni di tugasi dari Negara untuk mengopersikan kapal Perintis, hal ini di ungkapkan Manager Operasional PT.Pelni Cabang Ambon Samto (22/01/2016).

“Dengan pengopersian kapal perintis di tangan Pelni di harapkan kapal-kapal jenis perintis ini dapat berada di satu pelabuhan bersamaan  waktunya dengan sandarannya kapal besar milik PT.Pelni.Seperti pelabuhan Ambon di programkan agar kapal-kapal perintis dapat merapat bersamaan dengan kedatangan kapal besar milik Pelni”kata Samto

“Penyerahan  6 armada kapal perintis (18/01/2016) di antaranya KM.Sabuk Nusantara 48.43,33,31,KM.Maloli dan KM.Manusela dan di upayakan segera mungkin untuk beroperasi ,karna berkaitan dengan ABK,pengisian bahan bakar dan bahan makanan maka pelayaran perdana baru bisa di lakukan pada 19/01/2016 dan KM.Sabuk Nusantara 48 tepatnya jam 13.00 wit melakukan pelayaran perdana kemudian di susul 2 armada yaitu KM Sabuk Nusantara 43 dengan KM.Maloli (20/01/2016)  di berangkatkan pukul 21.00 wit,setelah pelayaran selama 2 ,5 jam terjadi kerusakan maka KM.Maloli kembali lagi dan sekarang di labuhkan di dermaga Gudang Arang  dan di rencanakan hari sabtu (23/01/2016) di layarkan kembali “ujar Manager Operasional PT.Pelni Cabang Ambon.

Terkait ABK yang akan mengisi armada kapal perintis,Samto mengatakan “bahwa pengrekuratan ABK KM.Sabuk Nusantara itu memakai ABK lama yang mau ikut PT.Pelni dan ternyata semua bisa terisi dengan baik”.

Lanjut  Samto “mengenai jadwal beroperasi  5 armada kapal perintis itu sesuai dengan  rute seperti biasa dan di harapkan dengan adanya kapal perintis ini pelayanan terhadap masyarakat semakin di tingkatkan dan kedepan di harapkan kelancaran mobilisasi masyarakat lebih baik lagi”.

20 KEPALA SEKOLAH SD DI KOTA AMBON AKAN DI GANTI

Amboinanews,Ada sekitar 20 kepala sekolah SD Kota Ambon yang memasuki usia pensiun dan harus di ganti hal ini di sampaikan Kadis Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama di Balai Kota Ambon (22/01/2016).

“Dalam penyelenggaraan ujian nanti, administrasi ujian itu harus di tanda tangani oleh kepala sekolah yang masih aktif sebagai PNS oleh sebab itu untuk bulan februari 2016 ini  akan di adakan seleksi Kepala Sekolah dan Kota Ambon menjadi pilot project (kegiatan proyek percontohan) seleksi Kepala Sekolah seluruh Indonesia “sambung kadis pendidkan Kota Ambon.

“Pusat seleksinya ada di Solo dan tahun 2016 ini.LP2KS Solo  menentukan Kota Ambon sebagai kegiatan proyek percontohan jadi  dalam hal Dinas pendidikan Kota Ambon telah bekerjasama dengan LP2KS Solo, memang nominasi untuk SD sudah abis yang masih ada calon untuk SMP,SMA SMK dan apabila kepala sekolah pensiun atau perlu diganti itu ada calonnya  untuk itu, dalam waktu dekat akan di lakukan lelang kepala sekolah “kata Kadis Pendidikan Kota Ambon.

 Lanjut Kainama”Badan Kepegawaian Kota Ambon akan melakukan lelang kepala sekolah ini merupakan hasil pertemuan Dinas Pendidikan Kota Ambon,kepala sekolah dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon,dalam lelang jabatan kepala sekolah ini di bentuk Tim yang namanya PANSUS yang sangat indenpeden, berisikan 4 orang dari external dan 3 dari internal.

Lelang nanti kan di ikuti oleh 60 oramng calon kepala sekolah SD itu sesuai dengan DPA calon kepala sekolah,kalau butuh 20  tidak bisa di perlukan 20 minimal standart  nasional 40.selain itu  akan di seleksi juga untuk kepala sekolah yang sudah bertugas tapi belum mengikuti diklat

Kadis Pendidikan Kota Ambon mengatakan “Kwalitas pendidikan ini kata kuncinya Guru tapi salah satu peran pentingnya kepala sekolah,Guru bisa optimal menjalankan profesinya apabila di berikan ruang oleh leadernya jadi Pemerintah Kota sangat memperhatikan betul pengangkatan Kepala Sekolah.

BPS PROVINSI MALUKU SIAP LAKSANAKAN SENSUS EKONOMI 2016

Amboina news,20/012016.Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku siap melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 yang akan di laksanakan (1 – 31 Mei 2016) dan persiapan sampai saat ini sudah masuk pada proses pengrekrutan petugas    lapangan hal ini di sampaikan kepala BPS Provinsi Maluku Ir.Diah Utami. Msc  Rabu,20/01/2016.

Persiapan BPS Provinsi Maluku dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 sudah di mulai dari tahun 2014 mulai dari perencanaan dan konsuner,sosialisasi di tahun 2015 sampai pada  tahun 2016 ini di adakan sosialisasi dan apel siaga yang di rencanakan pada bulan April sedangkan pengrekrutan petugas Sensus Ekonomi sudah di mulai pada bulan januari 2016 ,mulai dari kota Ambon dan di ikuti kabupaten/kota lainnya dan Untuk membekali petugas-petugas sensus tersebut di adakan pelatihan-pelatihan.Pelatihan itu sendiri rencananya akan di adakan pada bulan April 2016.

Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2016 berjenjang, mulai dari pelatihan di pusat,pelatihan intama,pelatihan instruktur nasional dan pelatihan indah. Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2016  ini di rencanakan di 5 titik sentral ,halini di lakukan karna di bulan-bulan ini cuaca tidak bersahabat dan juga mempermudah petugas sensus dalam menjalankan tugasnya .

Lanjut Diah Utami bahwa Untuk Sensus Ekonomi 2016 yang di adakan setiap 10 tahun ini di butuhkan 1564 petugas lapangan yaitu untuk  MTB 81 Petugas,Maluku Tenggara 124,Maluku Tengah 256,Buru 95,Aru 103,SBB 108,SBT 114,MBD 72,Buru Selatan 46,Ambon 486 dan Tual 75 orang petugas,Untuk memenuhi 1564  petugas ini maka  kata Diah Utami untuk Pegawai BPS di seluruh Maluku tidaklah cukup karna hanya 270 pegawai maka di rekrut dari mitra- mitra BPS .

 “Pengrekrutan petugas Sensus Ekonomi di lakukan secara terbuka  dan karna pengolahannya mengunakan skener maka penilaiannya di dasari dengan memperhatikan tulisan kemudian loyalitas terhadap BPS,mampu bekerjasama dengan Tim,mempunyai kemampuan berkomunikasi,mengenal wilayah tugas dengan baik, minimal berijasah SMA serta bersediah melakukan perjanjian kerja,Sensus Ekonomi agak sedikit rumit di bandikan dengan sensus yang lain karna yang di hadapi selain respoden rumah tangga juga yang di hadapi adalah perusahan-perusahan.Selain tes tertulis di adakan juga wawancara ‘kata Kepala BPS Provinsi Maluku.

Kepala BPS Provinsi Maluku juga mengatakan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang ada seperti cuaca atau petugas yang bukan berasal dari daerah sensus maka BPS yang ada di kabupaten/kota sudah menyiapkan atau sudah merancang strategi untuk mengantisipasi hal tersebut selain itu mengenai honor yang akan di terima petugas sensus  selama satu bulan,berkisar antara  2,5 juta -  3 juta.

“Kesiapan BPS Provinsi Maluku untuk sensus Ekonomi tahun 2016 ini secara resmi akan juga di dilaporkan ke  gubernur karna baru pelantikan SEKDA maka agak tertunda tapi untuk BPS kabupaten/kota sudah melaporkan dan minta dukungan ke bupati dan walikota “ujar Diah Utami.

Kepala BPS Provinsi Maluku mengharapkan kepada masyarakat yang memiliki usaha atau memiliki  kegiatan ekonomi  untuk memberikan atau menerima khususnya petugas-petugas sensus dengan baik dan menjawab dengan benar karna jawaban-jawaban dari responden nanti akan di gunakan sebagai landasan dari kebijakan dan perencanaan kalau jawaban tidak benar ,nanti kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah Nasional akan tidak benar oleh karena di harapkan bisa membantu petugas- petugas di lapangan dan ini tidak ada berkaitan dengan pajak.(JJ)